Hukum-forex-menurut-islam-salaf

Hukum-forex-menurut-islam-salaf

Training-and-assessment-strategy-document-template
Options-trading-at-expiration
Pilihan-dunia-trade-center-dubai


Online-trading-law-uk Mcx-gold-moving-average Sistem moving-average-and-stochastic Online-trading-academy-sacramento Bagaimana-untuk-menemukan-menguntungkan-saham-pilihan Apa-yang-bergerak-rata-rata-pertunjukan

Ditulis Oleh jaenal nurohman pada Minggu, 10 Juni 2012 19.27 Investasi FOREX trading merupakan investasi yang sangat penuh dimana kita bisa memperoleh keuntungan yang cukup lumayan dalam waktu yang relatif singkat. Dong dengan forex broker forex online yaitu Instaforex yang memberikan jasa forex signal di internet, semakin mudah setiap orang untuk mendulang keuntungan di bisnis ini bahkan tanpa harus menunggu untuk belajar yang terlalu lama dan tanpa harus memahami teknikalmaupun fundamental yang memusingkan kepala. Penghasilan para trader-trader forex profesional sangat dan jauh para pelaku-pelaku bisnis lainnya seperti para pelaku bisnis MLM dan perdagangan konvensional. Tapi kemudian banyak yang mempertanyakan kehalalan dari hasil yang diperoleh bisnis forex trading ini sifatnya yang abstrak dan tidak kasat mata. Bagian umat Islam meragukan praktik perdagangan berjangka. Bagaimana menurut padangan para pakar Islam Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu, 8221 sabda Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah riwayat riwayat Abu Hurairah. Oleh sementara fuqaha (ahli fiqih islam), hadits tersebut ditafsirkan secara saklek. Pokoknya, setiap praktik jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad, haram. Penafsiran itu sama sekali, tak pelak lagi, buatlah fiqih Islam sulit untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya. Karena itu, jumlah ulama klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya, cara penerjemahan yang terkesan sempit tersebut. Misalnya, Ibn al-Qayyim. Ulama bermazhab Hambali ini berpendapat, memang tidak benar jual-beli barang yang tidak ada dilarang. Baik dalam Al Qurban17an, sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan itu tidak ada. Dalam Sunnah Nabi, hanya ada larangan menjual barang yang belum ada, pemberian larangan barang yang sudah ada pada waktu akad. 8220Causa legis atau ilat larangan itu tidak ada atau tidak adanya barang, peluru garar, 8221 contohnya Dr. Syamsul Anwar. MA dari IAIN SUKA Yogyakarta menjelaskan keterangan Ibn al-Qayyim. Garar adalah tidak yakin tentang barang yang diperjual-belikan itu bisa hadir atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang lain, tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan. Jadi, ganti pada waktu akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan pada saatnya diperlukan agar bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah. Malah, kendati barangnya sudah ada tapi 8211 karena satu dan lain hal 8212 tidak bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah. Perdagangan berjangka, jelas, bukan garar. Sebab, dalam bentuk kontrak berjangkanya, jenis komoditi yang dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahannya. Semuanya berjalan di atas rel aturan resmi yang ketat, sebagai antisipasi korban praktek penyimpangan yang palsu 8212 satu hal yang sebetulnya bisa bisa terjadi pada praktik jua-beli konvensional. Dalam perspektif hukum Islam, Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dapat berkontribusi ke dalam kategori almasa8217il almu8217ashirah atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena itu, status hukumnya bisa dikategorikan kepada masalah ijtihadiyyah. Klasifikasi ijtihadiyyah masuk ke dalam wilayah fi ma la nasha fih, ada masalah hukum yang tidak punya referensi nash hukum yang pasti. Dalam kategori masalah hukum al-Sahrastani, ia termasuk dalam paradigma al-nushush qad intahat wa al-waqa8217I la tatanahi. Artinya, nash hukum dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah sudah selesai tidak lagi ada tambahan. Dengan demikian, kasus-kasus hukum yang baru muncul mesti diberikan kepastian hukumnya melalui ijtihad. Dalam kasus hukum PBK, ijtihad dapat diterima terhadap teori perubahan hukum yang oleh Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan, fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variabel perubahnya, yaitu: waktu, tempat, niat, tujuan dan manfaat. Teori perubahan hukum ini diturunkan dari paradigma ilmu hukum dari gurunya Ibn Taimiyyah, yang menyatakan a-haqiqah fi al-a8217yan la fi al-adzhan. Artinya, kebenaran hukum itu dijumpai dalam pandangan empirik bukan dalam alam pemikiran atau ide alam. Paradigma ini diturunkan dari prinsip hukum Islam tentang keadilan yang dalam Al Quran digunakan istilah al-mizan, a-qisth, al-wasth, dan al-adl. Dalam penerapannya, secara khusus masalah PBK dapat berkontribusi ke dalam bidang kajian fiqh al-siyasah maliyyah, yaitu politik hukum kebendaan. Dengan kata lain, PBK termasuk kajian hukum Islam dalam pengertian bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masalah kepemilikan atas harta benda, melalui perdagangan berjangka komoditi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Realisasi yang paling mungkin dalam agenda melindungi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi dalam ruang dan waktu serta pertimbangan tujuan dan manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan suara UU No. 321977 tentang PBK. Karena hukum perubahan hukum seperti di atas, dapat menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam kelembagaan dan praktek ekonomi, maka PBK dalam sistem hukum Islam dapat dianalogikan dengan bay8217 al-salam8217ajl bi8217ajil. Bay8217 al-salam dapat diartikan sebagai berikut. Al-salam atau al-salaf adalah bay8217 ajl bi8217ajil, sedang memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam transaksi demikian, penyerahan ra8217s al-mal dalam bentuk uang sebagai pertukaran memang dilakukan terhadap penyerahan komoditi yang dimaksud dalam transaksi itu. Ulama Syafi8217iyah dan Hanabilah dengan ini: 8220Akad atas komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang ditangguhkan dengan harga jual yang ditetapkan di dalam bursa akad8221. Keabsahan transaksi jual beli berjangka, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut. Rukun sebagai unsur-unsur utama yang harus ada dalam suatu peristiwa transaksi Unsur-unsur utama di dalam bay8217 al-salam adalah: Pihak-pihak yang melakukan transaksi (8216aqid) yang disebut dengan istilah muslim atau muslim ilaih. Objek transaksi (ma8217qud alaih), yaitu barang barang komoditi berjangka dan harga tukar (ra8217s al-mal al-salam dan al-muslim fih). Kalimat transaksi (Sighat 8216aqad), yaitu ijab dan kabul. Yang perlu diperhatikan dari unsur-unsur tersebut, adalah ijab dan qabul dalam bahasa dan kalimat yang jelas menunjukkan transaksi berjangka. Karena itu, ulama Syafi8217iyah menggunakan istilah al-salam atau al-salaf di dalam kalimat-kalimat transaksi itu, dengan alasan 8216aqd al-salam adalah bay8217 al-ma8217dum dengan sifat dan cara yang berbeda dari akad jual dan beli (beli). Persyaratannya adalah transaksi barang, apakah: isi ulang transaksi kejelasan mengenai: jenisnya (yakun fi jinsin ma8217lumin), sifatnya, ukuran (harga), harga penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh harga tukar (al-tsaman), adalah, pertama, kejelasan jenis alat tukar, yaitu dirham, dinar, rupiah atau dolar dsb atau barang barang yang bisa ditimbang, disukat, dsb. Kedua, kejelasan jenis alat tukar rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dst. Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, kolam, dst. Kejelasan tentang kualitas objek transaksi, apakah kualitas istimewa, baik sedang atau buruk. Syarat-syarat di atas ditentukan dengan maksud menghilangkan jahalah fi al-8217aqd atau alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi barang pada saat transaksi. Sebab hal ini akan terjadi pada perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak transaksi. Kejelasan jumlah harga tukar. Penjelasan singkat di atas nampaknya sudah bisa memberikan kejelasan kebolehan PBK. Kalaupun dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapatlah digunakan kaidah hukum atau pepatah yang berbunyi: ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh. Apa yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, maka tidak perlu terbengkalai seluruhnya. Dengan demikian, hukum dan pelaksanaan PBK sampai batas-batas tertentu boleh diterima atau disetidak-tidaknya sesuai dengan semangat dan jiwa norma hukum Islam, dengan menganalogikan kepada bay8217 al-salam. Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh Forex (Perdagangan Valas) yang membolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya barang barang kebutuhankomoditi antar negara yang sedang internasional. Perdagangan (ekspor-impor) ini tentu membutuhkan alat bayar yaitu UANG yang masing-masing negara memiliki ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan dari negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Uang tambahan antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang merupakan internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang satu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran yang sedang. Yang benar-benar nyata tukar-menukar mata uang yang berbeda. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul: 8212gt Ada perjanjian untuk menerima dan menerima Penjual. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual memiliki wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat menjadi benda transaksi jual-beli yaitu: barang barangnya (bukan najis) barang sudah ada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Muhammad Isa, ada jual beli itu diperbolehkan dalam agama. 8220Jangan kamu membeli ikan di udara, karena sebenarnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan8221. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas8217ud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Jika tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khiyar, tentu saja boleh atau jual beli belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dapat dilihat, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya8221. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang barang yang sudah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi label yang menerangkan isi. Vide Sabiq, op. Cit. Hal. 135. Mengenai teks kaidah hukum Islam di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55.Majlis Fatwa Kebangsaan: Hukum Pelaburan Forex Suzardi Maulan 16 Februari 2012 Pelaburan forex yang dibuat oleh individu di platform online internet adalah haram. Keputusan ini telah dibuat oleh muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan. Ini kerana muzakarah penjangkau mata uang asing oleh forex secara individual (individual spot forex) melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan rollover interest, pensyaratan jual beli dalam menggunakan hutang melalui leverage, qabd yang tidak jelas kapan Transaksi mata uang, jual mata wang yang tiada dalam pegangan dan spekulasi yang sedang. Tuan dapat membaca fitur lanjutan seperti berikut: Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-98 yang bersidang pada 13-15 Februari 2012 telah membincangkan Hukum Perdagangan Pertukaran Matawang Asing oleh Individu Secara Lani (Melalui Spotfom Elektronik) . Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: Setelah mendengar taklimat dan penjelasan dari kalangan akademisi Penyelidikan Syariah Antarabangsa Dalam Kewangan Islam (ISRA) dan juga keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah beli bahawa mata uang asing (forex) oleh individu Lani (individual spot forex) melalui platfom elektronik adalah barang-barang impor ribawi (iatu mata wang) dan dari sudut fiqhiyyah ia tertakluk di bawah hukum Bay al-Sarf yang perlu dipatuhi syarat-syarat umum jual beli dan syarat-syarat khusus untuk Bay al-Sarf Seperti berikut: Syarat-syarat umum jual beli: Pihak yang berakad mestilah memiliki kelayakan melakukan Kontrak (Ahliyyah al-Taaqud) Harga belian yang maulah diketahui dengan jelas oleh kedua-dua pihak yang berakad Item belian yang maulah suatu wujud dan dimiliki oleh pihak yang menjual Juga bisa diserahkan kepada pembeli Sighah akad yang maulah menunjukkan keredhaan kedua-dua hal Ihak, tidak ada unsur penempohan dan sighah ijab dan qabul mestilah bersepadanan dan menepati antara satu sama lain dari sudut ciri-ciri dan kadarnya. Syarat-syarat khusus Bay al-Sarf: Berlaku taqabbudh (penyerahan) antara kedua-dua item yang terlibat dalam platform forex sebelum kedua-dua pihak yang sedang berjalan transaksi berpisah kelas majlis akad Jual beli matawang yang harusnya ditawar lani dan tidak boleh berlaku sebarang penangguhan dan Akad jual beli al-sarf mesti bebas dari khiyar al-Syart. Selain memenuhi syarat-syarat tersebut, Muzakarah juga bisa digunakan untuk urusan perdagangan mata uang asing (forex) yang diberikanlah bebas dari sebarang unsur riba, elemen al-Salaf wa al-Bay (harga berlaku), unsur perjudian, gharar Yang berlebihan dan kezaliman atau eksploitasi. Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan, Muzakarah menarik bahawa mata uang asing (forex) oleh individu secara lani (individual spot forex) melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan bunga rollover, pensyaratan jual beli dalam menggunakan hutang melalui leverage, Qabd yang tidak jelas saat transaksi mata uang, penjualan mata wang yang tiada dalam pegangan dan spekulasi yang sedang. Selain itu ianya juga tidak sah dari sisi undang-undang Kerajaan Malaysia. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa perdagangan mata mata wang asing (forex) oleh individu secara lani (individual spot forex) melalui platfom elektronik yang ada pada masa ini adalah haram kerana ia bercanggah dengan kehendak syarak dan juga tidak sah dari sisi undang-undang negara . Selaras dengan itu, umat Islam itu dilarang di dalam mata rantai wang seumpama ini. Muzakarah juga penuh bahawa keputusan yang diputuskan ini tidak terpakai ke atas urus niaga mata mata wang asing menerusi kaunter di pengurup wang berlesen dan urus niaga mata mata wang asing yang dikendalikan oleh institusi-institusi kewangan yang dilesenkan di bawah undang-undang Malaysia. Laporan akhbar mengenai Keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan: KOTA BHARU: Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan semalam put umat Islam haram mengamalkan sistem perniagaan arus wang asing. Pengerusi Jawatankuasanya, Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin, mengatakan ini kerana perniagaan yang dilakukan melalui arus wang asing seperti itu tidak menepati hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. Hasil kajian jawatankuasa ini, kita dapati perniagaan arus wang asing membabitkan spekulasi mata wang dan ini bercanggah dan bertentangan dengan hukum Islam. Oleh itu, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan sembuh bahawa umat Islam diharamkan dalam mengamalkan sistem perniagaan cara demikian, katanya kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa fatwa kebangsaan Ke-98 di sini. Abdul Shukor mengatakan banyak hal yang meragukan mengenai perniagaan arus, oleh itu umat Islam tidak perlu menceburkan diri, tambahan pula kegiatannya membabit penggunaan internet di kalangan individu, yang tidak untung rugi tidak menentu. Lain-lain jenis perniagaan mata wang asing, seperti melalui pengurup wang atau dari bank ke bank dibenarkan, kerana ia tidak menimbulkan spekulasi mata wang atau untung rugi yang tidak menentu, katanya. Dia mengatakan, keputusan lain yang turut terjemahkan dalam mesyuarat itu merupakan simbol Islam yang dibuat oleh simpanan melalui Skim Sijil Simpanan Premium (SSPM) yang dimiliki Bank Simpanan Nasional (BSN). Katanya keputusan itu dibuat selepas jawatankuasa berkenaan berpuas hati dengan kaedah pelaksanaannya lewat taklimat yang disampaikan oleh panel panel syariah bank negara pada muzakarah itu. BERNAMAForex menurut Hukum Islam Banyak perbedaan pendapat tentang forex itu sendiri, ada yang mengatakan tidak boleh, tapi ada juga yang mengatakan boleh. Dibawah ini adalah pendapat yang membolehkan dari beberapa sumber tentang forex itu sendiri (sedang untuk yang tidak membolehkan forex itu sendiri, silahkan cari di Google). Fit4global.wordpress hanya memberi wacana, dan hanya fokus ke riset ilmiah tentang pergerakan forex. Fit4global.wordpress memang khusus untuk meriset secara logika dan ilmiah tentang pergerakan forex baik teknikal maupun fundamental. Bagian umat Islam ada yang meragukan kehalalan praktik perdagangan berjangka. Bagaimana menurut padangan para pakar Islam Apa pendapat para ulama mengenai trading forex, perdagangan saham, trading index, saham, dan komoditi Apakah Hukum Forex Trading Valas Halal Menurut Hukum Islam Mari kita ikuti selengkapnya. Janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu, sabda Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadits riwayat Abu Hurairah. Oleh sementara fuqaha (ahli fiqih islam), hadits tersebut ditafsirkan secara saklek. Pokoknya, setiap praktik jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad, haram. Penafsiran itu sama sekali, tak pelak lagi, buatlah fiqih Islam sulit untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya. Karena itu, jumlah ulama klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya, cara penerjemahan yang terkesan sempit tersebut. Misalnya, Ibn al-Qayyim. Ulama bermazhab Hambali ini berpendapat, memang tidak benar jual-beli barang yang tidak ada dilarang. Baik dalam Al Quran, sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan itu tidak ada. Dalam Sunnah Nabi, hanya ada larangan menjual barang yang belum ada, pemberian larangan barang yang sudah ada pada waktu akad. Causa legis atau ilat larangan itu bukan ada atau tidak adanya barang, peluru garar, kata Dr. Syamsul Anwar, MA dari IAIN SUKA Yogyakarta jelaskan keterangan Ibn al-Qayyim. Garar adalah tidak yakin tentang barang yang diperjual-belikan itu bisa hadir atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang lain, tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan. Jadi, ganti pada waktu akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan pada saatnya diperlukan agar bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah. Malah, kendati barangnya sudah ada tapi karena satu dan lain hal tidak mungkin diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah. Perdagangan berjangka, jelas, bukan garar. Sebab, dalam bentuk kontrak berjangkanya, jenis komoditi yang dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahannya. Semuanya berjalan di atas rel aturan resmi yang ketat, karena antisipasi korban praktek penyimpangan satu hal yang sebetulnya bisa terjadi pada praktik jua-beli konvensional. Dalam perspektif hukum Islam, Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dapat berkontribusi ke dalam kategori almasail almuashirah atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena itu, status hukumnya bisa dikategorikan kepada masalah ijtihadiyyah. Klasifikasi ijtihadiyyah masuk ke dalam wilayah fi ma la nasha fih, ada masalah hukum yang tidak punya referensi nash hukum yang pasti. Dalam kategori masalah hukum al-Sahrastani, ia termasuk dalam paradigma al-nushush qad intahat wa al-waqaI la tatanahi. Artinya, nash hukum dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah sudah selesai tidak lagi ada tambahan. Dengan demikian, kasus-kasus hukum yang baru muncul mesti diberikan kepastian hukumnya melalui ijtihad. Dalam kasus hukum PBK, ijtihad dapat diterima terhadap teori perubahan hukum yang oleh Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan, fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variabel perubahnya, yaitu: waktu, tempat, niat, tujuan dan manfaat. Teori perubahan hukum ini diturunkan dari paradigma ilmu hukum dari gurunya Ibn Taimiyyah, yang menyatakan a haqiqah fi al-ayan la fi al-adzhan. Artinya, kebenaran hukum itu dijumpai dalam pandangan empirik bukan dalam alam pemikiran atau ide alam. Paradigma ini diturunkan dari prinsip hukum Islam tentang keadilan yang dalam Al Quran digunakan istilah al-mizan, a-qisth, al-wasth, dan al-adl. Dalam penerapannya, secara khusus masalah PBK dapat berkontribusi ke dalam bidang kajian fiqh al-siyasah maliyyah, yaitu politik hukum kebendaan. Dengan kata lain, PBK termasuk kajian hukum Islam dalam pengertian bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masalah kepemilikan atas harta benda, melalui perdagangan berjangka komoditi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Realisasi yang paling mungkin dalam agenda melindungi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi dalam ruang dan waktu serta pertimbangan tujuan dan manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan suara UU No. 321977 tentang PBK. Karena hukum perubahan hukum seperti di atas, dapat menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam kelembagaan dan praktek ekonomi, maka PBK dalam sistem hukum Islam dapat dianalogikan dengan bay al-salamajl biajil. Bay al-salam bisa diartikan sebagai berikut. Al-salam atau al-salaf adalah bay ajl biajil, sedang memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam transaksi demikian, penyerahan ras al-mal dalam bentuk uang sebagai imbalannya adalah perbaharui komoditi yang dimaksud dalam transaksi itu. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah dengan ini: Akad atas komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang ditangguhkan dengan harga jual yang ditetapkan di dalam bursa akad. Keunahan transaksi jual beli berjangka, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut: a) Rukun sebagai unsur-unsur utama yang harus ada dalam suatu peristiwa transaksi Unsur-unsur utama di dalam bay al-salam adalah: Pihak-pihak pelaksana transaksi (aqid) Yang disebut dengan istilah muslim atau muslim ilaih. Objek transaksi (maqud alaih), yaitu barang barang komoditi berjangka dan harga tukar (ras al-mal al-salam dan al-muslim fih). Kalimat transaksi (Sighat aqad), yaitu ijab dan kabul. Yang perlu diperhatikan dari unsur-unsur tersebut, adalah ijab dan qabul dalam bahasa dan kalimat yang jelas menunjukkan transaksi berjangka. Karena itu, ulama Syafiiyah menggunakan istilah al-salam atau al-salaf di dalam kalimat-kalimat transaksi itu, dengan alasan aqd al-salam adalah bay al-madum dengan sifat dan cara yang berbeda dari akad jual dan beli (beli). Persyaratannya adalah transaksi barang, apakah: apakah transaksi harus memenuhi kejelasan mengenai: jenisnya (sebuah yakun fi jinsin malumin), sifatnya, ukuran (harga), harga penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh harga tukar (al-tsaman), adalah, pertama, kejelasan jenis alat tukar, yaitu dirham, dinar, rupiah atau dolar dsb atau barang barang yang bisa ditimbang, disukat, dsb. Kedua, kejelasan jenis alat tukar rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dst. Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, kolam, dst. Kejelasan tentang kualitas objek transaksi, apakah kualitas istimewa, baik sedang atau buruk. Syarat-syarat di atas ditentukan dengan maksud menghilangkan jahalah fi al-aqd atau alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi barang pada saat transaksi. Sebab hal ini akan terjadi pada perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak transaksi. Kejelasan jumlah harga tukar. Penjelasan singkat di atas nampaknya sudah bisa memberikan kejelasan kebolehan PBK. Kalaupun dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapatlah digunakan kaidah hukum atau pepatah yang berbunyi: ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh. Apa yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, maka tidak perlu terbengkalai seluruhnya. Dengan demikian, hukum dan pelaksanaan PBK sampai batas-batas tertentu boleh diterima atau disetidak-tidaknya sesuai dengan semangat dan jiwa norma hukum Islam, dengan menganalogikan kepada bay al-salam. 1. Kontrak Pertukaran Dasar Ada konsensus umum di antara para ahli hukum Islam dengan pandangan bahwa mata uang dari berbagai negara dapat dipertukarkan secara spot pada tingkat yang berbeda dari persatuan, karena mata uang dari berbagai negara adalah entitas yang berbeda dengan nilai atau nilai intrinsik yang berbeda. , Dan daya beli. Tampaknya juga ada kesepakatan umum di antara mayoritas ulama mengenai pandangan bahwa pertukaran mata uang secara forward tidak diperbolehkan, yaitu ketika hak dan kewajiban kedua belah pihak terkait dengan masa depan. Namun, ada perbedaan pendapat di antara para ahli hukum ketika hak salah satu pihak, yang sama dengan kewajiban mitra kerja, ditangguhkan untuk masa depan. Untuk menguraikan, mari kita simak contoh dua individu A dan B yang termasuk dalam dua negara yang berbeda, India dan AS masing-masing. A bermaksud menjual rupee India dan membeli dolar A.S. Kebalikannya berlaku untuk B. Nilai tukar rupee-dollar yang disepakati adalah 1:20 dan transaksi tersebut melibatkan pembelian dan penjualan 50. Situasi pertama adalah bahwa A melakukan pembayaran spot Rs1000 ke B dan menerima pembayaran sebesar 50 dari B Transaksi diselesaikan secara spot dari kedua ujungnya. Transaksi semacam itu berlaku dan diperbolehkan secara Islami. Tidak ada dua pendapat tentang hal yang sama. Kemungkinan kedua adalah penyelesaian transaksi dari kedua ujungnya ditangguhkan ke masa depan, katakan setelah enam bulan dari sekarang. Ini menyiratkan bahwa baik A dan B akan membuat dan menerima pembayaran Rs1000 atau 50, seperti kasusnya, setelah enam bulan. Pandangan yang dominan adalah bahwa kontrak semacam itu tidak diperbolehkan secara Islami. Pandangan minoritas menganggapnya diperbolehkan. Skenario ketiga adalah transaksi sebagian diselesaikan dari satu akhir saja. Sebagai contoh, A membuat pembayaran Rs1000 sekarang ke B sebagai pengganti janji oleh B untuk membayar 50 kepadanya setelah enam bulan. Sebagai alternatif, A menerima 50 sekarang dari B dan berjanji untuk membayar Rs1000 kepadanya setelah enam bulan. Ada pandangan yang berlawanan secara diam-diam mengenai diperbolehkannya kontrak semacam itu yang berarti bai-salam dalam mata uang. Tujuan makalah ini adalah untuk menyajikan analisis komprehensif berbagai argumen untuk mendukung dan melawan diperbolehkannya kontrak dasar yang melibatkan mata uang. Bentuk kontrak pertama yang melibatkan pertukaran nilai-nilai penilaian secara spot berada di luar segala jenis kontroversi. Permissibility atau jenis kontrak kedua dimana pengiriman salah satu nilai kelanjutan ditangguhkan ke masa depan, umumnya dibahas dalam kerangka larangan riba. Dengan demikian kita membahas kontrak ini secara rinci di bagian 2 yang membahas masalah larangan riba. Permissibility dari bentuk kontrak ketiga dimana penyampaian kedua pertimbangan tersebut ditangguhkan, umumnya dibahas dalam kerangka pengurangan risiko dan ketidakpastian atau gharar yang terlibat dalam kontrak semacam itu. Ini, oleh karena itu, adalah tema sentral dari bagian 3 yang membahas masalah gharar. Bagian 4 mencoba pandangan holistik tentang Syariah yang menghubungkan isu-isu dan juga signifikansi ekonomi dari bentuk dasar kontrak di pasar mata uang. 2. Isu Larangan Riba Perbedaan penentuan pandangan1 mengenai diperbolehkannya atau tidaknya kontrak pertukaran dalam mata uang dapat ditelusuri terutama dengan masalah larangan riba. Kebutuhan untuk menghilangkan riba dalam segala bentuk kontrak pertukaran sangat penting. Riba dalam konteks Syariah pada umumnya didefinisikan sebagai keuntungan yang tidak sah yang berasal dari ketidaksetaraan kuantitatif nilai-nilai perhitungan dalam transaksi yang mengandung efek pertukaran dua atau lebih spesies (anwa), yang termasuk dalam genus (jins) yang sama dan diatur oleh Penyebab efisien yang sama (illa). Riba umumnya diklasifikasikan ke dalam riba al-fadl (kelebihan) dan riba al-nasia (penangguhan) yang menunjukkan keuntungan yang tidak sah dengan cara kelebihan atau penangguhan masing-masing. Larangan yang pertama dicapai dengan ketentuan bahwa tingkat pertukaran antara objek adalah satu kesatuan dan tidak ada keuntungan yang diperbolehkan bagi salah satu pihak. Jenis riba yang terakhir dilarang dengan melarang penyelesaian tangguhan dan memastikan bahwa transaksi diselesaikan secara langsung oleh kedua belah pihak. Bentuk riba lainnya disebut riba al-jahiliyya atau riba pra-Islam yang muncul saat pemberi pinjaman meminta peminjam pada tanggal jatuh tempo jika yang terakhir akan menyelesaikan hutang atau meningkatkan jumlah yang sama. Kenaikan disertai dengan pengisian bunga atas jumlah yang semula dipinjam. Larangan riba dalam pertukaran mata uang milik negara berbeda memerlukan proses analogi (qiyas). Dan dalam latihan apapun yang melibatkan analogi (qiyas), penyebab efisien (illa) memainkan peran yang sangat penting. Ini adalah penyebab efisien umum (illa), yang menghubungkan objek analogi dengan subjeknya, dalam pelaksanaan penalaran analogis. Penyebab efisien yang tepat (illa) dalam kasus kontrak pertukaran telah didefinisikan secara beragam oleh sekolah-sekolah utama Fiqh. Perbedaan ini tercermin dalam penalaran analog untuk mata uang kertas milik negara yang berbeda. Sebuah pertanyaan yang cukup penting dalam proses penalaran analog berkaitan dengan perbandingan antara mata uang kertas dengan emas dan perak. Pada masa awal Islam, emas dan perak melakukan semua fungsi uang (thaman). Mata uang terbuat dari emas dan perak dengan nilai intrinsik yang diketahui (kuantum emas atau perak yang terkandung di dalamnya). Mata uang semacam itu digambarkan sebagai thaman haqiqi, atau naqdain dalam literatur Fiqh. Ini dapat diterima secara universal sebagai alat tukar utama, yang memperhitungkan sebagian besar transaksi. Banyak komoditas lain, seperti, berbagai logam inferior juga berfungsi sebagai alat tukar, namun dengan akseptabilitas terbatas. Ini digambarkan sebagai fals dalam literatur Fiqih. Ini juga dikenal sebagai thaman istalahi karena fakta bahwa akseptabilitas mereka berasal bukan dari nilai intrinsiknya, namun karena status yang diberikan oleh masyarakat selama periode waktu tertentu. Dua bentuk mata uang di atas telah diperlakukan sangat berbeda oleh para ahli hukum Islam awal dari sudut pandang diperbolehkannya kontrak yang melibatkan mereka. Masalah yang perlu dipecahkan adalah apakah mata uang kertas usia sekarang termasuk dalam kategori sebelumnya atau yang terakhir. Satu pandangan adalah bahwa ini harus diperlakukan setara dengan thaman haqiqi atau emas dan perak, karena ini berfungsi sebagai sarana utama pertukaran dan unit akun seperti yang terakhir. Oleh karena itu, dengan penalaran yang sama, semua norma dan perintah terkait Syariah yang berlaku untuk haqqi thaman juga harus berlaku untuk mata uang kertas. Pertukaran thaman haqiqi dikenal dengan sebutan bai-sarf, dan karenanya, transaksi dalam mata uang kertas harus diatur oleh peraturan Syariah yang relevan untuk bai sarf. Pandangan sebaliknya menegaskan bahwa mata uang kertas harus diperlakukan dengan cara yang mirip dengan fals atau thaman istalahi karena fakta bahwa nilai hadis mereka berbeda dari nilai intrinsiknya. Akseptabilitas mereka berasal dari status hukum mereka di dalam negeri atau kepentingan ekonomi global (seperti dalam kasus dolar AS, misalnya). 2.1. Sintesis Tampilan Alternatif 2.1.1. Penalaran Analogis (Qiyas) untuk Larangan Riba Larangan riba didasarkan pada tradisi yang dikatakan oleh nabi suci (saw): Menjual emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum, jelai untuk jelai, tanggal untuk tanggal, Garam untuk garam, dalam jumlah yang sama di tempat dan kapan komoditinya berbeda, laku seperti itu cocok untuk Anda, tapi di tempat. Dengan demikian, larangan riba berlaku terutama untuk dua logam mulia (emas dan perak) dan empat komoditas lainnya (gandum, jelai, kurma dan garam). Ini juga berlaku, dengan analogi (qiyas) untuk semua spesies yang diatur oleh penyebab efisien (illa) yang sama atau yang termasuk salah satu genera dari enam objek yang disebutkan dalam tradisi tersebut. Namun, tidak ada kesepakatan umum di antara berbagai mazhab Fiqh dan bahkan cendekiawan yang termasuk dalam sekolah yang sama mengenai definisi dan identifikasi penyebab efisien (illa) riba. Bagi Hanafis, penyebab efisien (illa) riba memiliki dua dimensi: artikel yang dipertukarkan termasuk genus (jins) yang sama memiliki bobot (wazan) atau kemampuan terukur (kiliyya). Jika dalam pertukaran tertentu, baik unsur penyebab efisien (illa) hadir, yaitu nilai tukar yang dipertukarkan termasuk genus (jins) yang sama dan semuanya dapat diukur atau semua dapat diukur, maka tidak ada keuntungan yang diperbolehkan (nilai tukar harus Sama dengan persatuan) dan pertukaran harus dilakukan secara langsung. Dalam kasus emas dan perak, dua unsur penyebab efisien (illa) adalah: kesatuan genus (jins) dan bobot. Ini juga tampilan Hanbali menurut satu versi3. (Versi yang berbeda mirip dengan pandangan Shafii dan Maliki, seperti yang dibahas di bawah ini.) Jadi, ketika emas dipertukarkan dengan emas, atau perak dipertukarkan dengan perak, hanya spot transaksi tanpa keuntungan yang diperbolehkan. Ada kemungkinan juga bahwa dalam pertukaran tertentu, salah satu dari dua unsur penyebab efisien (illa) hadir dan yang lainnya tidak ada. Misalnya, jika artikel yang dipertukarkan semuanya dapat ditimbang atau terukur namun termasuk dalam genus (jins) yang berbeda, atau jika artikel yang dipertukarkan termasuk genus (jins) yang sama tetapi tidak dapat ditimbang atau diukur, maka pertukaran dengan keuntungan (pada tingkat yang berbeda dari Persatuan) diperbolehkan, tapi pertukaran harus dilakukan secara langsung. Jadi, ketika emas dipertukarkan dengan perak, tarifnya bisa berbeda dari satu kesatuan tapi tidak ada penyelesaian yang ditangguhkan yang diperbolehkan. Jika tidak satu pun dari dua elemen penyebab efisien (illa) riba hadir dalam pertukaran yang diberikan, maka tidak ada larangan untuk larangan riba berlaku. Pertukaran dapat dilakukan dengan atau tanpa keuntungan dan keduanya berdasarkan tempat atau penundaan. Mengingat kasus pertukaran yang melibatkan mata uang kertas milik negara yang berbeda, larangan riba akan memerlukan pencarian penyebab efisien (illa). Mata uang yang termasuk dalam berbagai negara jelas merupakan entitas yang berbeda. Ini adalah tender legal dalam batas geografis tertentu dengan nilai intrinsik atau daya beli yang berbeda. Oleh karena itu, sebagian besar ilmuwan mungkin dengan tepat menegaskan bahwa tidak ada kesatuan genus (jins). Selain itu, ini tidak menimbang atau tidak terukur. Hal ini mengarah pada kesimpulan langsung bahwa tidak satu pun dari dua unsur penyebab efisien (illa) riba ada dalam pertukaran tersebut. Oleh karena itu, pertukaran dapat berlangsung bebas dari perintah apapun mengenai tingkat pertukaran dan cara penyelesaiannya. Logika yang mendasari posisi ini tidak sulit untuk dipahami. Nilai intrinsik mata uang kertas yang termasuk dalam berbagai negara berbeda karena memiliki daya beli yang berbeda. Selain itu, nilai intrinsik atau nilai mata uang kertas tidak dapat diidentifikasi atau dinilai tidak seperti emas dan perak yang dapat ditimbang. Oleh karena itu, tidak ada kehadiran riba al-fadl (secara berlebihan), atau riba al-nasia (dengan penundaan) dapat ditetapkan. Sekolah Fiqih Shafii menganggap penyebab efisien (illa) dalam hal emas dan perak menjadi milik mereka sebagai mata uang (thamaniyya) atau media pertukaran, unit rekening dan nilai penyimpanan. Ini juga tampilan Maliki. Menurut satu versi dari pandangan ini, bahkan jika kertas atau kulit dijadikan media pertukaran dan diberi status mata uang, maka semua peraturan yang berkaitan dengan naqdain, atau emas dan perak berlaku untuk mereka. Jadi, menurut versi ini, pertukaran yang melibatkan mata uang dari berbagai negara pada tingkat yang berbeda dari persatuan diperbolehkan, namun harus diselesaikan secara spot. Versi lain dari dua mazhab pemikiran di atas adalah bahwa penyebab efisien (illa) yang dikutip di atas adalah mata uang (thamaniyya) khusus untuk emas dan perak, dan tidak dapat digeneralisasikan. Artinya, objek lain, jika digunakan sebagai alat tukar, tidak bisa masuk dalam kategori mereka. Oleh karena itu, menurut versi ini, perintah Syariah untuk larangan riba tidak berlaku untuk mata uang kertas. Mata uang yang termasuk dalam berbagai negara dapat dipertukarkan dengan atau tanpa keuntungan dan keduanya berada pada basis spot atau tanggungan. Pendukung versi sebelumnya mengutip kasus pertukaran mata uang kertas milik negara yang sama dalam mempertahankan versi mereka. Pendapat konsensus para ahli hukum dalam kasus ini adalah bahwa pertukaran semacam itu harus tanpa keuntungan atau pada tingkat yang sama dengan persatuan dan harus diselesaikan secara spot. Apa alasan yang mendasari keputusan di atas Jika orang mempertimbangkan Hanafi dan versi pertama dari posisi Hanbali maka, dalam kasus ini, hanya satu dimensi penyebab efisien (illa) yang ada, yaitu genus yang sama (jin ). Tapi mata uang kertas tidak dapat ditimbang atau tidak terukur. Oleh karena itu, hukum Hanafi tampaknya akan mengizinkan pertukaran sejumlah mata uang yang berbeda secara spot. Demikian pula jika penyebab efisien menjadi mata uang (thamaniyya) hanya khusus untuk emas dan perak, hukum Shafii dan Maliki juga akan mengizinkan hal yang sama. Tak perlu dikatakan, jumlah ini memungkinkan pinjaman dan pinjaman berbasis riba. Ini menunjukkan bahwa, ini adalah versi pertama pemikiran Shafii dan Maliki yang mendasari keputusan konsensus mengenai larangan mendapatkan keuntungan dan penyelesaian yang ditangguhkan jika terjadi pertukaran mata uang milik negara yang sama. Menurut para pendukungnya, memperluas logika ini untuk pertukaran mata uang dari berbagai negara akan menyiratkan bahwa pertukaran dengan keuntungan atau pada tingkat yang berbeda dari persatuan diperbolehkan (karena tidak ada kesatuan jins), namun penyelesaian harus dilakukan secara langsung. 2.1.2 Perbandingan antara Pertukaran Mata Uang dan Bai-Sarf Bai-sarf didefinisikan dalam literatur Fiqh sebagai pertukaran yang melibatkan thaman haqiqi, yang didefinisikan sebagai emas dan perak, yang berfungsi sebagai media utama pertukaran untuk hampir semua transaksi besar. Pendukung pandangan bahwa setiap pertukaran mata uang dari berbagai negara sama dengan bai-sarf berpendapat bahwa pada mata uang kertas usia sekarang telah secara efektif dan sepenuhnya menggantikan emas dan perak sebagai media pertukaran. Oleh karena itu, dengan analogi, pertukaran yang melibatkan mata uang semacam itu harus diatur oleh peraturan dan perintah Syariah yang sama seperti bai sarf. Hal ini juga berpendapat bahwa jika penyelesaian yang ditangguhkan oleh salah satu pihak terhadap kontrak diizinkan, ini akan membuka kemungkinan riba-al nasia. Penentang kategorisasi pertukaran mata uang dengan bai-sarf namun menunjukkan bahwa pertukaran semua bentuk mata uang (thaman) tidak dapat disebut sebagai bai-sarf. Menurut pandangan ini bai-sarf menyiratkan pertukaran mata uang yang terbuat dari emas dan perak (thaman haqiqi atau naqdain) saja dan bukan uang yang diucapkan seperti oleh otoritas negara (thaman istalahi). Mata uang masa kini adalah contoh jenis yang terakhir. Para ilmuwan ini menemukan dukungan dalam tulisan-tulisan yang menegaskan bahwa jika komoditas pertukaran bukan emas atau perak, (bahkan jika salah satunya adalah emas atau perak) maka pertukaran tidak dapat disebut sebagai bai-sarf. Ketentuan tentang bai sarf tidak berlaku untuk pertukaran semacam itu. Menurut Imam Sarakhsi4 ketika seseorang membeli barang palsu atau uang logam yang terbuat dari logam inferior, seperti tembaga (thaman istalahi) untuk dirham (thaman haqiqi) dan melakukan pembayaran di tempat terakhir, namun penjualnya tidak mengalami kerusakan pada saat itu. , Maka pertukaran tersebut diperbolehkan. Mengambil barang-barang yang dipertukarkan oleh kedua belah pihak bukanlah prasyarat (walaupun dalam kasus bai-sarf, itu adalah.) Sejumlah referensi serupa ada yang mengindikasikan bahwa para ahli hukum tidak mengklasifikasikan suatu pertukaran fals (thaman istalahi) untuk kesalahan lain ( Thaman istalahi) atau emas atau perak (thaman haqiqi), seperti bai-sarf. Makanya, pertukaran mata uang dari dua negara berbeda yang hanya bisa lolos sebagai thaman istalahi tidak bisa dikategorikan bai-sarf. Kendala juga juga tidak mungkin penyelesaian spot settlement dilakukan pada transaksi semacam itu. Perlu dicatat di sini bahwa definisi bai-sarf diberikan literatur Fiqh dan tidak disebutkan sama dalam tradisi suci. Tradisi menyebutkan tentang riba, dan penjualan dan pembelian emas dan perak (naqdain) yang mungkin merupakan sumber utama riba, digambarkan sebagai bai sarf oleh ahli hukum Islam. Perlu juga dicatat bahwa dalam literatur Fiqih, bai-sarf menyiratkan pertukaran emas atau perak hanya apakah ini saat ini digunakan sebagai alat tukar atau tidak. Pertukaran yang melibatkan dinar dan hiasan emas, keduanya berkualitas seperti bai-sarf. Berbagai ahli hukum telah berusaha untuk mengklarifikasi hal ini dan telah menetapkan sarf sebagai pertukaran di mana kedua komoditas tersebut dipertukarkan berada dalam sifat thaman, tidak harus dengan sendirinya. Makanya, meski salah satu komoditas olahan emas (katakanlah, hiasan), pertukaran seperti itu disebut bai-sarf. Pendukung pandangan bahwa pertukaran mata uang harus diperlakukan dengan cara yang mirip dengan bai-sarf juga mendapatkan dukungan dari tulisan-tulisan para ahli hukum Islam terkemuka. Menurut Imam Ibnu Taimiya apapun yang melakukan fungsi media tukar, unit of account, dan store of value disebut thaman, (tidak harus terbatas pada emas amp silver). Referensi serupa tersedia dalam tulisan-tulisan Imam Ghazzali5 Sejauh pandangan Imam Sarakhshi terkait dengan pertukaran yang melibatkan fals, menurut beberapa hal tambahan perlu diperhatikan. Pada masa awal Islam, dinar dan dirham terbuat dari emas dan perak banyak digunakan sebagai alat tukar dalam semua transaksi besar. Hanya yang kecil yang diliputi dengan fals. Dengan kata lain, fals tidak memiliki karakteristik uang atau thamaniyya secara penuh dan hampir tidak digunakan sebagai penyimpan nilai atau unit of account dan lebih pada sifat komoditi. Oleh karena itu tidak ada batasan pembelian yang sama untuk emas dan perak dengan dasar yang ditangguhkan. Mata uang hari ini memiliki semua fitur thaman dan dimaksudkan untuk menjadi thaman saja. Pertukaran yang melibatkan mata uang dari berbagai negara sama dengan bai-sarf dengan selisih jins dan karenanya, penyelesaian yang ditangguhkan akan mengarah pada riba al-nasia. Dr Mohamed Nejatullah Siddiqui menggambarkan kemungkinan ini dengan sebuah contoh6. Dia menulis Pada saat tertentu ketika kurs pasar antara dolar dan rupee adalah 1:20, jika seseorang melakukan pembelian 50 pada tingkat 1:22 (penyelesaian kewajibannya dalam rupee yang ditangguhkan sampai masa depan), maka Sangat mungkin dia. Sebenarnya, meminjam Rs. 1000 sekarang sebagai pengganti janji untuk membayar Rs. 1100 pada tanggal yang ditentukan nanti. (Karena, dia bisa mendapatkan Rs 1000 sekarang, bertukar 50 beli secara kredit dengan harga spot) Dengan demikian, sarf dapat dikonversi menjadi pinjaman pinjaman berbasis bunga. 2.1.3 Mendefinisikan Thamaniyya adalah Kunci Itu muncul dari sintesis pandangan alternatif di atas bahwa isu kunci tampaknya merupakan definisi yang benar tentang thamaniyya. Sebagai contoh, sebuah pertanyaan mendasar yang mengarah pada posisi yang berbeda mengenai permisabilitas berhubungan dengan apakah thamaniyya spesifik untuk emas dan perak, atau dapat dikaitkan dengan apapun yang melakukan fungsi uang. Kami mengangkat beberapa masalah di bawah ini yang dapat dipertimbangkan dalam latihan apapun untuk mempertimbangkan kembali posisi alternatif. Harus diapresiasi bahwa thamaniyya mungkin tidak mutlak dan bisa berbeda derajatnya. Memang benar bahwa mata uang kertas telah sepenuhnya menggantikan emas dan perak sebagai alat tukar, unit akun dan nilai jual. Dalam pengertian ini, mata uang kertas bisa dikatakan memiliki thamaniyya. Namun, ini benar untuk mata uang domestik saja dan mungkin tidak berlaku untuk mata uang asing. Dengan kata lain, rupee India memiliki thamaniyya hanya dalam batas-batas geografis India saja, dan tidak memiliki akseptabilitas di AS. Ini tidak dapat dikatakan memiliki thamaniyya di AS kecuali jika warga AS dapat menggunakan rupee India sebagai media pertukaran, atau unit akun, atau penyimpanan nilai. Dalam kebanyakan kasus kemungkinan seperti itu jauh. Kemungkinan ini juga merupakan fungsi dari mekanisme nilai tukar di tempat, seperti, konvertibilitas rupee India menjadi dolar AS, dan apakah sistem nilai tukar tetap atau mengambang berada pada tempatnya. Misalnya, dengan asumsi konvertibilitas bebas rupee India menjadi dolar AS dan sebaliknya, dan sistem nilai tukar tetap di mana nilai tukar dolar rupee diperkirakan tidak akan meningkat atau menurun di masa yang akan datang, thamaniyya rupee di AS meningkat dengan baik. . Contoh yang dikutip oleh Dr Nejatullah Siddiqui juga tampil cukup kuat dalam situasi seperti ini. Izin untuk menukar rupee untuk dolar dengan dasar yang ditangguhkan (dari satu ujung, tentu saja) pada tingkat yang berbeda dengan kurs spot (tingkat resmi yang kemungkinan akan tetap tetap sampai tanggal penyelesaian) akan menjadi kasus yang jelas berdasarkan minat Pinjaman dan pinjaman. Namun, jika asumsi nilai tukar tetap rileks dan sistem nilai tukar yang fluktuatif dan volatil saat ini diasumsikan, maka dapat ditunjukkan bahwa kasus riba al-nasia rusak. Kami menulis ulang teladannya: Pada saat tertentu ketika kurs pasar antara dolar dan rupee adalah 1:20, jika seseorang membeli 50 pada tingkat 1:22 (penyelesaian kewajibannya dalam rupee yang ditangguhkan ke masa depan ), Maka sangat mungkin dia. Sebenarnya, meminjam Rs. 1000 sekarang sebagai pengganti janji untuk membayar Rs. 1100 pada tanggal yang ditentukan nanti. (Karena, dia bisa mendapatkan Rs 1000 sekarang, bertukar 50 kredit yang dibeli dengan harga spot) Ini akan sangat, hanya jika risiko mata uang tidak ada (nilai tukar tetap pada 1:20), atau ditanggung oleh penjual Dari dolar (pembayaran pembeli dalam rupiah dan tidak dalam dolar). Jika yang pertama benar, maka penjual dolar (pemberi pinjaman) menerima pengembalian sepuluh persen yang telah ditentukan sebelumnya ketika dia mengubah Rs1100 yang diterima pada tanggal jatuh tempo menjadi 55 (dengan kurs 1:20). Namun, jika yang terakhir itu benar, maka kembali ke penjual (atau pemberi pinjaman) tidak ditentukan sebelumnya. Itu bahkan tidak perlu menjadi positif. Misalnya, jika nilai tukar dolar rupee naik menjadi 1:25, maka penjual dolar hanya akan menerima 44 (Rs 1100 dikonversi menjadi dolar) untuk investasinya sebesar 50. Berikut dua poin yang perlu diperhatikan. Pertama, ketika seseorang mengasumsikan rezim nilai tukar tetap, perbedaan antara mata uang dari berbagai negara terdilusi. Situasi menjadi serupa dengan bertukar pound dengan sterlings (mata uang milik negara yang sama) pada tingkat bunga tetap. Kedua, ketika seseorang mengasumsikan sistem nilai tukar yang mudah berubah, maka hanya karena seseorang dapat memvisualisasikan pinjaman melalui pasar mata uang asing (mekanisme yang disarankan dalam contoh di atas), seseorang juga dapat memvisualisasikan pemberian pinjaman melalui pasar terorganisir lainnya (seperti komoditas atau saham .) Jika seseorang mengganti dolar untuk saham dalam contoh di atas, maka akan dibaca sebagai: Pada saat tertentu ketika harga pasar saham X adalah Rs 20, jika seseorang membeli 50 saham dengan harga Rs 22 (penyelesaian Kewajibannya dalam rupee ditangguhkan ke masa depan), maka sangat mungkin dia. Sebenarnya, meminjam Rs. 1000 sekarang sebagai pengganti janji untuk membayar Rs. 1100 pada tanggal yang ditentukan nanti. (Karena, dia bisa mendapatkan Rs 1000 sekarang, menukar 50 saham yang dibeli secara kredit dengan harga berlaku) Dalam kasus ini juga seperti pada contoh sebelumnya, kembali ke penjual saham mungkin negatif jika harga saham naik menjadi Rs 25 pada penyelesaian tanggal. Oleh karena itu, seperti halnya imbal hasil di pasar saham atau pasar komoditas secara islami dapat diterima karena risiko harga, maka kembalinya pasar mata uang karena fluktuasi harga mata uang. Sebuah fitur unik dari thaman haqiqi atau emas dan perak adalah bahwa nilai intrinsik mata uang sama dengan nilai nominalnya. Jadi, pertanyaan tentang batasan geografis yang berbeda dimana mata uang tertentu, seperti dinar atau dirham beredar, sama sekali tidak relevan. Emas adalah emas baik di negara A atau negara B. Jadi, ketika mata uang negara A yang terbuat dari emas dipertukarkan dengan mata uang negara B, juga terbuat dari emas, maka ada penyimpangan nilai tukar dari satu kesatuan atau penangguhan penyelesaian oleh salah satu pihak. Tidak bisa diijinkan karena jelas akan melibatkan riba al-fadl dan juga riba al-nasia. Namun, ketika mata uang kertas negara A dipertukarkan dengan mata uang kertas negara B, kasusnya mungkin sama sekali berbeda. Risiko harga (exchange rate risk), jika positif, akan menghilangkan kemungkinan riba al-nasia dalam pertukaran dengan penyelesaian yang ditangguhkan. Namun, jika risiko harga (nilai tukar) adalah nol, maka pertukaran tersebut bisa menjadi sumber riba al-nasia jika penyelesaian yang ditangguhkan diijinkan7. Hal lain yang patut dipertimbangkan adalah kemungkinan bahwa mata uang tertentu memiliki thamaniyya, yang digunakan sebagai alat tukar, unit akun, atau nilai simpanan di seluruh dunia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Misalnya, dolar AS adalah tender legal di AS, hal itu juga dapat diterima sebagai media pertukaran atau unit untuk transaksi volume besar di seluruh dunia. Dengan demikian, mata uang spesifik ini dapat dikatakan memiliki thamaniyya secara global, dalam hal ini, para ahli hukum dapat menerapkan perintah yang relevan mengenai pertukaran yang melibatkan mata uang khusus ini untuk mencegah riba al-nasia. Faktanya adalah bahwa ketika mata uang memiliki thamaniyya secara global, maka unit ekonomi yang menggunakan mata uang global ini sebagai media pertukaran, unit akun atau nilai penyimpanan mungkin tidak memperhatikan risiko yang timbul dari volatilitas nilai tukar antar negara. Pada saat yang sama, harus diakui bahwa sebagian besar mata uang tidak menjalankan fungsi uang kecuali di dalam batas nasional mereka dimana ini adalah tender legal. Riba dan risikonya tidak bisa hidup berdampingan dalam kontrak yang sama. Yang pertama berkonotasi kemungkinan pengembalian dengan nol risiko dan tidak dapat diperoleh melalui pasar dengan risiko harga positif. Seperti yang telah dibahas di atas, kemungkinan riba al-fadl atau riba al-nasia dapat timbul sebagai imbalan ketika fungsi emas atau perak sebagai thaman atau ketika pertukaran melibatkan mata uang kertas milik negara yang sama atau ketika pertukaran melibatkan mata uang dari berbagai negara Mengikuti sistem nilai tukar tetap. Kemungkinan terakhir adalah mungkin unIslamics8 karena harga atau nilai tukar mata uang harus diijinkan berfluktuasi secara bebas sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran dan juga karena harga harus mencerminkan nilai intrinsik atau daya beli mata uang. Pasar valuta asing saat ini ditandai oleh volatilitas nilai tukar. Keuntungan atau kerugian yang terjadi pada transaksi dalam mata uang di berbagai negara, dibenarkan oleh risiko yang ditanggung oleh para pihak dalam kontrak. 2.1.4. Possibility of Riba with Futures and Forwards So far, we have discussed views on the permissibility of bai salam in currencies, that is, when the obligation of only one of the parties to the exchange is deferred. What are the views of scholars on deferment of obligations of both parties. Typical example of such contracts are forwards and futures9. According to a large majority of scholars, this is not permissible on various grounds, the most important being the element of risk and uncertainty (gharar) and the possibility of speculation of a kind which is not permissible. This is discussed in section 3. However, another ground for rejecting such contracts may be riba prohibition. In the preceding paragraph we have discussed that bai salam in currencies with fluctuating exchange rates can not be used to earn riba because of the presence of currency risk. It is possible to demonstrate that currency risk can be hedged or reduced to zero with another forward contract transacted simultaneously. And once risk is eliminated, the gain clearly would be riba. We modify and rewrite the same example: In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation in rupees deferred to a future date), and the seller of dollars also hedges his position by entering into a forward contract to sell Rs1100 to be received on the future date at a rate of 1:20, then it is highly probable that he is. in fact, borrowing Rs. 1000 now in lieu of a promise to repay Rs. 1100 on a specified later date. (Since, he can obtain Rs 1000 now, exchanging the 50 dollars purchased on credit at spot rate) The seller of the dollars (lender) receives a predetermined return of ten percent when he converts Rs1100 received on the maturity date into 55 dollars (at an exchange rate of 1:20) for his investment of 50 dollars irrespective of the market rate of exchange prevailing on the date of maturity. Another simple possible way to earn riba may even involve a spot transaction and a simultaneous forward transaction. For example, the individual in the above example purchases 50 on a spot basis at the rate of 1:20 and simultaneously enters into a forward contract with the same party to sell 50 at the rate of 1:21 after one month. In effect this implies that he is lending Rs1000 now to the seller of dollars for one month and earns an interest of Rs50 (he receives Rs1050 after one month. This is a typical buy-back or repo (repurchase) transaction so common in conventional banking.10 3. The Issue of Freedom from Gharar Gharar, unlike riba, does not have a consensus definition. In broad terms, it connotes risk and uncertainty. It is useful to view gharar as a continuum of risk and uncertainty wherein the extreme point of zero risk is the only point that is well-defined. Beyond this point, gharar becomes a variable and the gharar involved in a real life contract would lie somewhere on this continuum. Beyond a point on this continuum, risk and uncertainty or gharar becomes unacceptable11. Jurists have attempted to identify such situations involving forbidden gharar. A major factor that contributes to gharar is inadequate information (jahl) which increases uncertainty. This is when the terms of exchange, such as, pric e, objects of exchange, time of settlement etc. are not well-defined. Gharar is also defined in terms of settlement risk or the uncertainty surrounding delivery of the exchanged articles. Islamic scholars have identified the conditions which make a contract uncertain to the extent that it is forbidden. Each party to the contract must be clear as to the quantity, specification, price, time, and place of delivery of the contract. A contract, say, to sell fish in the river involves uncertainty about the subject of exchange, about its delivery, and hence, not Islamically permissible. The need to eliminate any element of uncertainty inherent in a contract is underscored by a number of traditions.12 An outcome of excessive gharar or uncertainty is that it leads to the possibility of speculation of a variety which is forbidden. Speculation in its worst form, is gambling. The holy Quran and the traditions of the holy prophet explicitly prohibit gains made from games of chance which involve unearned income. The term used for gambling is maisir which literally means getting something too easily, getting a profit without working for it. Apart from pure games of chance, the holy prophet also forbade actions which generated unearned incomes without much productive efforts.13 Here it may be noted that the term speculation has different connotations. It always involves an attempt to predict the future outcome of an event. But the process may or may not be backed by collection, analysis and interpretation of relevant information. The former case is very much in conformity with Islamic rationality. An Islamic economic unit is required to assume risk after making a proper assessment of risk with the help of information. All business decisions involve speculation in this sense. It is only in the absence of information or under conditions of excessive gharar or uncertainty that speculation is akin to a game of chance and is reprehensible. 3.2 Gharar amp Speculation with of Futures amp Forwards Considering the case of the basic exchange contracts highlighted in section 1, it may be noted that the third type of contract where settlement by both the parties is deferred to a future date is forbidden, according to a large majority of jurists on grounds of excessive gharar. Futures and forwards in currencies are examples of such contracts under which two parties become obliged to exchange currencies of two different countries at a known rate at the end of a known time period. For example, individuals A and B commit to exchange US dollars and Indian rupees at the rate of 1: 22 after one month. If the amount involved is 50 and A is the buyer of dollars then, the obligations of A and B are to make a payments of Rs1100 and 50 respectively at the end of one month. The contract is settled when both the parties honour their obligations on the future date. Traditionally, an overwhelming majority of Sharia scholars have disapproved such contracts on several grounds. The prohibition applies to all such contracts where the obligations of both parties are deferred to a future date, including contracts involving exchange of currencies. An important objection is that such a contract involves sale of a non-existent object or of an object not in the possession of the seller. This objection is based on several traditions of the holy prophet.14 There is difference of opinion on whether the prohibition in the said traditions apply to foodstuffs, or perishable commodities or to all objects of sale. There is, however, a general agreement on the view that the efficient cause (illa) of the prohibition of sale of an object which the seller does not own or of sale prior to taking possession is gharar, or the possible failure to deliver the goods purchased. Is this efficient cause (illa) present in an exchange involving future contracts in currencies of different countries. In a market with full and free convertibility or no constraints on the supply of currencies, the probability of failure to deliver the same on the maturity date should be no cause for concern. Further, the standardized nature of futures contracts and transparent operating procedures on the organized futures markets15 is believed to minimize this probability. Some recent scholars have opined in the light of the above that futures, in general, should be permissible. According to them, the efficient cause (illa), that is, the probability of failure to deliver was quite relevant in a simple, primitive and unorganized market. It is no longer relevant in the organized futures markets of today16. Such contention, however, continues to be rejected by the majority of scholars. They underscore the fact that futures contracts almost never involve delivery by both parties. On the contrary, parties to the contract reverse the transaction and the contract is settled in price difference only. For example, in the above example, if the currency exchange rate changes to 1: 23 on the maturity date, the reverse transaction for individual A would mean selling 50 at the rate of 1:23 to individual B. This would imply A making a gain of Rs50 (the difference between Rs1150 and Rs1100). This is exactly what B would lose. It may so happen that the exchange rate would change to 1:21 in which case A would lose Rs50 which is what B would gain. This obviously is a zero-sum game in which the gain of one party is exactly equal to the loss of the other. This possibility of gains or losses (which theoretically can touch infinity) encourages economic units to speculate on the future direction of exchange rates. Since exchange rates fluctuate randomly, gains and losses are random too and the game is reduced to a game of chance. There is a vast body of literature on the forecastability of exchange rates and a large majority of empirical studies have provided supporting evidence on the futility of any attempt to make short-run predictions. Exchange rates are volatile and remain unpredictable at least for the large majority of market participants. Needless to say, any attempt to speculate in the hope of the theoretically infinite gains is, in all likelihood, a game of chance for such participants. While the gains, if they materialize, are in the nature of maisir or unearned gains, the possibility of equally massive losses do indicate a possibility of default by the loser and hence, gharar. 3.3. Risk Management in Volatile Markets Hedging or risk reduction adds to planning and managerial efficiency. The economic justification of futures and forwards is in term of their role as a device for hedging. In the context of currency markets which are characterized by volatile rates, such contracts are believed to enable the parties to transfer and eliminate risk arising out of such fluctuations. For example, modifying the earlier example, assume that individual A is an exporter from India to US who has already sold some commodities to B, the US importer and anticipates a cashflow of 50 (which at the current market rate of 1:22 mean Rs 1100 to him) after one month. There is a possibility that US dollar may depreciate against Indian rupee during these one month, in which case A would realize less amount of rupees for his 50 ( if the new rate is 1:21, A would realize only Rs1050 ). Hence, A may enter into a forward or future contract to sell 50 at the rate of 1:21.5 at the end of one month (and thereby, realize Rs1075) with any counterparty which, in all probability, would have diametrically opposite expectations regarding future direction of exchange rates. In this case, A is able to hedge his position and at the same time, forgoes the opportunity of making a gain if his expectations do not materialize and US dollar appreciates against Indian rupee (say, to 1:23 which implies that he would have realized Rs1150, and not Rs1075 which he would realize now.) While hedging tools always improve planning and hence, performance, it should be noted that the intention of the contracting party whether to hedge or to speculate, can never be ascertained. It may be noted that hedging can also be accomplished with bai salam in currencies. As in the above example, exporter A anticipating a cash inflow of 50 after one month and expecting a depreciation of dollar may go for a salam sale of 50 (with his obligation to pay 50 deferred by one month.) Since he is expecting a dollar depreciation, he may agree to sell 50 at the rate of 1: 21.5. There would be an immediate cash inflow in Rs 1075 for him. The question may be, why should the counterparty pay him rupees now in lieu of a promise to be repaid in dollars after one month. As in the case of futures, the counterparty would do so for profit, if its expectations are diametrically opposite, that is, it expects dollar to appreciate. For example, if dollar appreciates to 1: 23 during the one month period, then it would receive Rs1150 for Rs 1075 it invested in the purchase of 50. Thus, while A is able to hedge its position, the counterparty is able to earn a profit on trading of currencies. The difference from the earlier scenario is that the counterparty would be more restrained in trading because of the investment required, and such trading is unlikely to take the shape of rampant speculation. 4. Summary amp Conclusion Currency markets of today are characterized by volatile exchange rates. This fact should be taken note of in any analysis of the three basic types of contracts in which the basis of distinction is the possibility of deferment of obligations to future. We have attempted an assessment of these forms of contracting in terms of the overwhelming need to eliminate any possibility of riba, minimize gharar, jahl and the possibility of speculation of a kind akin to games of chance. In a volatile market, the participants are exposed to currency risk and Islamic rationality requires that such risk should be minimized in the interest of efficiency if not reduced to zero. It is obvious that spot settlement of the obligations of both parties would completely prohibit riba, and gharar, and minimize the possibility of speculation. However, this would also imply the absence of any technique of risk management and may involve some practical problems for the participants. At the other extreme, if the obligations of both the parties are deferred to a future date, then such contracting, in all likelihood, would open up the possibility of infinite unearned gains and losses from what may be rightly termed for the majority of participants as games of chance. Of course, these would also enable the participants to manage risk through complete risk transfer to others and reduce risk to zero. It is this possibility of risk reduction to zero which may enable a participant to earn riba. Future is not a new form of contract. Rather the justification for proscribing it is new. If in a simple primitive economy, it was prevention of gharar relating to delivery of the exchanged article, in todays complex financial system and organized exchanges, it is prevention of speculation of kind which is unIslamic and which is possible under excessive gharar involved in forecasting highly volatile exchange rates. Such speculation is not just a possibility, but a reality. The precise motive of an economic unit entering into a future contract speculation or hedging may not ascertainable ( regulators may monitor end use, but such regulation may not be very practical, nor effective in a free market). Empirical evidence at a macro level, however, indicates the former to be the dominant motive. The second type of contracting with deferment of obligations of one of the parties to a future date falls between the two extremes. While Sharia scholars have divergent views about its permissibility, our analysis reveals that there is no possibility of earning riba with this kind of contracting. The requirement of spot settlement of obligations of atleast one party imposes a natural curb on speculation, though the room for speculation is greater than under the first form of contracting. The requirement amounts to imposition of a hundred percent margin which, in all probability, would drive away the uninformed speculator from the market. This should force the speculator to be a little more sure of his expectations by being more informed. When speculation is based on information it is not only permissible, but desirable too. Bai salam would also enable the participants to manage risk. At the same time, the requirement of settlement from one end would dampen the tendency of many participants to seek a complete transfer of perceived risk and encourage them to make a realistic assessment of the actual risk. Notes amp References 1. These diverse views are reflected in the papers presented at the Fourth Fiqh Seminar organized by the Islamic Fiqh Academy, India in 1991 which were subsequently published in Majalla Fiqh Islami, part 4 by the Academy. The discussion on riba prohibition draws on these views. 2. Nabil Saleh, Unlawful gain and Legitimate Profit in Islamic Law, Graham and Trotman, London, 1992, p.16 3. Ibn Qudama, al-Mughni, vol.4, pp.5-9 4. Shams al Din al Sarakhsi, al-Mabsut, vol 14, pp 24-25 5. Paper presented by Abdul Azim Islahi at the Fourth Fiqh Seminar organized by Islamic Fiqh Academy, India in 1991. 6. Paper by Dr M N Siddiqui highlighting the issue was circulated among all leading Fiqh scholars by the Islamic Fiqh Academy, India for their views and was the main theme of deliberations during the session on Currency Exchange at the Fourth Fiqh Seminar held in 1991. 7. It is contended by some that the above example may be modified to show the possibility of riba with spot settlement too. In a given moment in time when the market rate of exchange between dollar and rupee is 1:20, if an individual purchases 50 at the rate of 1:22 (settlement of his obligation also on a spot basis), then it amounts to the seller of dollars exchanging 50 with 55 on a spot basis (Since, he can obtain Rs 1100 now, exchange them for 55 at spot rate of 1:20) Thus, spot settlement can also be a clear source of riba. Does this imply that spot settlement should be proscribed too. The fallacy in the above and earlier examples is that there is no single contract but multiple contracts of exchange occurring at different points in time (true even in the above case). Riba can be earned only when the spot rate of 1:20 is fixed during the time interval between the transactions. This assumption is, needless to say, unrealistic and if imposed artificially, perhaps unIslamic. 8. Islam envisages a free market where prices are determined by forces of demand and supply. There should be no interference in the price formation process even by the regulators. While price control and fixation is generally accepted as unIslamic, some scholars, such as, Ibn Taimiya do admit of its permissibility. However, such permissibility is subject to the condition that price fixation is intended to combat cases of market anomalies caused by impairing the conditions of free competition. If market conditions are normal, forces of demand and supply should be allowed a free play in determination of prices. 9. Some Islamic scholars use the term forward to connote a salam sale. However, we use this term in the conventional sense where the obligations of both parties are deferred to a future date and hence, are similar to futures in this sense. The latter however, are standardized contracts and are traded on an organized Futures Exchange while the former are specific to the requirements of the buyer and seller. 10. This is known as bai al inah which is considered forbidden by almost all scholars with the exception of Imam Shafii. Followers of the same school, such as Al Nawawi do not consider it Islamically permissible. 11. It should be noted that modern finance theories also distinguish between conditions of risk and uncertainty and assert that rational decision making is possible only under conditions of risk and not under conditions of uncertainty. Conditions of risk refer to a situation where it is possible with the help of available data to estimate all possible outcomes and their corresponding probabilities, or develop the ex-ante probability distribution. Under conditions of uncertainty, no such exercise is possible. The definition of gharar, Real-life situations, of course, fall somewhere in the continuum of risk and uncertainty. 12. The following traditions underscore the need to avoid contracts involving uncertainty. Ibn Abbas reported that when Allahs prophet (pbuh) came to Medina, they were paying one and two years advance for fruits, so he said: Those who pay in advance for any thing must do so for a specified weight and for a definite time. It is reported on the authority of Ibn Umar that the Messenger of Allah (pbuh) forbade the transaction called habal al-habala whereby a man bought a she-camel which was to be the off-spring of a she-camel and which was still in its mothers womb. 13. According to a tradition reported by Abu Huraira, Allahs Messenger (pbuh) forbade a transaction determined by throwing stones, and the type which involves some uncertainty. The form of gambling most popular to Arabs was gambling by casting lots by means of arrows, on the principle of lottery, for division of carcass of slaughtered animals. The carcass was divided into unequal parts and marked arrows were drawn from a bag. One received a large or small share depending on the mark on the arrow drawn. Obviously it was a pure game of chance. 14. The holy prophet is reported to have said Do not sell what is not with you Ibn Abbas reported that the prophet said: He who buys foodstuff should not sell it until he has taken possession of it. Ibn Abbas said: I think it applies to all other things as well. 15. The Futures Exchange performs an important function of providing a guarantee for delivery by all parties to the contract. It serves as the counterparty in the exchange for both, that is, as the buyer for the sale and as the seller for the purchase. 16. M Hashim Kamali Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures, The American Journal of Islamic Social Sciences, vol.13, no.2, 1996 Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh bahwa Ferex (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya barang barang kebutuhankomoditi antar negara yang sedang internasional. Perdagangan (ekspor-impor) ini tentu membutuhkan alat bayar yaitu UANG yang masing-masing negara memiliki ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan dari negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Uang tambahan antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang merupakan internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang satu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran yang sedang. Yang benar-benar nyata tukar-menukar mata uang yang berbeda. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul: 8212gt Ada perjanjian untuk memberi dan menerima Penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual mempunyai wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu: Suci barangnya (bukan najis) Dapat dimanfaatkan Dapat diserahterimakan Jelas barang dan harganya Dijual (dibeli) oleh pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Muhammad Isa, ada jual beli itu diperbolehkan dalam agama. 8220Jangan kamu membeli ikan di udara, karena sebenarnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan8221. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas8217ud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Tetapi jika tidak sesuai maka pembeli mempunyai hak khiyar . artinya boleh meneruskan atau membatalkan jual belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dapat dilihat, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya8221. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang barang yang sudah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi label yang menerangkan isi. Vide Sabiq, op. Cit. Hal. 135. Mengenai teks kaidah hukum Islam di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55. JUAL BELI VALUTA ASING DAN SAHAM Yang dimaksud dengan valuta asing adalah mata uang luar negeri seperi dolar Amerika, poundsterling Inggris, ringgit Malaysia dan sebagainya. Bila antara negara terjadi perdagangan internasional maka setiap negara membutuhkan valuta asing untuk alat bayar luar negeri yang dalam dunia perdagangan disebut devisa. Misalnya eksportir indonesia akan menghasilkan devisa dari hasil ekspornya, sebaliknya importir indonesia membutuhkan devisa untuk menarik dari luar negeri. Dengan demikian akan timbul penawaran dan perminataan di bursa valuta asing. Setiap negara penuh penuh kurs rupiah masing-masing (kurs adalah perbandingan uang tersebut) misalnya 1 dollar Amerika Rp. 12.000. Namun kurs uang atau perbandingan setiap saat bisa berubah-ubah, tergantung pada kekuatan ekonomi negara masing-masing. Pencatatan kurs uang dan transaksi jual beli valuta asing diselenggarakan di Bursa Valuta Asing (A. W. J. Tupanno, et. al. Ekonomi dan Koperasi, Jakarta, Depdikbud 1982, hal 76-77) Like this:
Apa-is-an-fx-options-trader
Oktaf-moving-average-function