Uu-tentang-forex

Uu-tentang-forex

Ota-options-trading
Ksiazki-forex-opinie
Moving-average-total


Startup-stock-options-strike-price Kaufman-adaptif-moving-average-excel Pelatihan-strategi-presentasi-slide Pilihan opsi saham-pilihan-vs-non-kualifikasi-pilihan saham Pilihan-trading-tfsa Web-crossover-indicator-trading-system

Kaveling Tanah Matang dalam UU No.41992 yang mana peraturan pelaksana dari UU tersebut keluar pada tahun 1999 yaitu dengan PP No. 801999. Dalam UU No.41992 tentang penghuni dan pemukiman yang dilaksanakan oleh orang pemilik tanah dan badan usaha. Asas amp Tujuan dari UU No.41992 adalah: Penataan perumahan dan permukiman berlandaskan pada asas manfaat, adil dan merata, kebersamaan dan kekeluargaan, kepercayaan pada diri sendiri, keterjangkauan, dan kelestarian lingkungan hidup. (Pasal 3 UU No.41992) Penataan perumahan dan permukiman untuk (pasal 4 UU No.41992): a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat b. Mewujudkan perumahan dan pemukiman yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur c. Memberi arah pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial. Budaya, dan bidang-bidang lain. Dalam UU No.41992 diatur maksud dari kaveling tanah matang yaitu dalam pasal 1 angka 10: 10. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, dan rencana tata ruang lingkungan tempat tinggal atau lingkungan Hunian untuk membangun bangunan Selain itu, agar tidak terbangun dari maksud kaveling tanah Matang (Pasal 1 angka 8 dan 9 UU No.41992). 8. Kawasan siap bangun (KASIBA) adalah sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman skala besar yang terbagi dalam satu lingkungan siap bangun atau lebih yang dilaksanakannya secara bertahap dengan lebih dahulu dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana lingkungan sesuai dengan rencana Tata ruang lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II dan memenuhi persyaratan pembakuan pelayanan prasrana dan sarana lingkungan, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta rencana tata ruang lingkungannya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta 9. Lingkungan siap bangun (LISIBA) adalah sebidang tanah yang merupakan Bagian dari kawasan siap bangun atau berdiri sendiri yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan untuk membangun kaveling tanah m Atang Oleh karena itu apa yang dimaksud dengan kaveling tanah matang tidak dapat dipisahkan dari harus adanya lingkungan siap bangun, dimana bisa dikatakan tanah tersebut merupakan kaveling tanah matang tanah yang telah dipersiapkan dan dilengkapi dengan lingkungan dan selain itu juga sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal Atau lingkungan hunian dan. Dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman dalam UU No.41992 ada 3 bentuk yang dapat dilaksanakan oleh orang perorangan dan badan usaha, yaitu: 1. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan siap bangun oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan yang dibentuk oleh pemerintah. (Pasal 20 ayat 2 UU No.41992) 2. Penyelenggaraan pengelolaan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri yang tidak dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah, dilakukan oleh badan usaha dibidang pembangunan perumahan yang dimiliki pemerintah. (Pasal 21 ayat 1 UU No.41992) 3. Penyelenggaraan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah dapat dilakukan oleh orang perorangan dengan cara usaha bersama. (Pasal 1 angka 11 UU No.41992) maka untuk pelaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman melalui kasiba dan lisiba sehingga timbul adanya Kaveling Tanah matang oleh orang perorangan dalam UU No.421992 diatur untuk orang dapat melaksanakan pembangunan perumahan dan pemukiman dengan cara melakukan pemilikan tanah Maksud dalam pasal 1 angka 11 UU No.41992: 11. Demikianlah permukiman adalah upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan, dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap bangun dan menyediakan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang Ditetapkan Pemerintah Daerah Tingkat II, khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta rencana tata ruangnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Bukan penyelenggaraan kasiba dan lisiba yang tidak dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah dengan cara yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan yang dibentuk oleh pemerintah dan badan usaha dibidang pembangunan perumahan yang ditunjuk pemerintah. Maka dari itu jadilah penyelengggaraan lisuman yang tidak dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah dengan cara ganti tanah pemukiman, maka tanah-tanah yang terbentuk dari adanya lisiba itu kaveling tanah itu maka tanah-tanah tersebut akan memiliki hak di luar Hak Milik karena kesatuan penyelenggaran itu merupakan badan usaha maka Tidak dapat diberikan tanah Hak Milik tapi hanya dapat diberikan tanah Hak Guna Bangunan danatau Hak Pakai berdasarkan UUPA. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 UU No.41992 maka orang perorangan sebagai pemilik tanah dapat melaksanakan pembangunan permukiman melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap bangun dan menyediakan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan Pemerintah Daerah Tingkat II. Oleh karena itu untuk penyelenggaraan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah, maka tanah hak tersebut dapat menjadi hak Milik. Dalam UU No.41992 pasal 26 ayat 1, 2, 3: 1) badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang membangun lingkungan siap bangun menjual rumah kaveling tanah matang tanpa rumah. 2) Dengan memperhatikan ketentuan pasal 24, sesuai dengan kebutuhan barang, badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang membangun lingkungan siap bangun dapat menjual kaveling tanah matang ukuran kecil dan sedang tanpa rumah. 3) Kavling tanah matang ukuran kecil, sedang, sedang, dan besar hasil upaya. Masyarakat dapat diperjual belikan tanpa rumah. Berdasarkan pasal 26 ayat 1 amp 2 diatas maka badan usaha tersebut dapat menjual kaveling tanah matang tanpa rumah. Akankah untuk kaveling tanah matang hasil upaya esei masyarakat dapat diperjual belikan tanpa rumah pasal 26 ayat 3. Dalam peraturan pelaksanaan UU No.41992 yaitu PP No.801999 yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah badan yang kegiatan di bidang pembangunan perumahan dan permukiman Yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di indonesia. Bila yang dimaksud dengan badan usaha, maka atas tanah tersebut hanya dapat diberikan HGB atau Hak Pakai berdasarkan UUPA. Berdasarkan perkembangan yang ada peraturan dari Surat Edaran Menteri Perumahan dan Pemukiman RI nomor 109UM-001M091999 (Peraturan belum punya), yang berisi: 8220Jual beli kaveling tanah matang harus dilaksanakan dengan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT dengan syarat: - Pajak terutang untuk jual Beli kavling tanah matang sudah dilunasi - Hak atas tanah kaveling tanah matang tidak dapat dijual lagi dalam waktu 2 tahun sejak pelaksanaan dengan akta jual beli8221. Sejak 2 tahun dari akta jual beli kavling tanah matang itu tidak bisa dialihkan lagi sebelum ada rumah. Kemudian ada ketentuan berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional nomor 600-3363 tanggal 24 Desember 2002 (peraturan belum punya), yang berisi: 8220Untuk peroranganahli waris yang melakukan penjualan kavling atau ambien tanah waris tanpa rumah, sesuai hak keperdataanya dapat diijinkan dengan ketentuan bidang tanah yang dialihkan Sesuai dengan rencana tata ruang yang dialihkan8221. Pengendalian terhadap penguasaan kavling tanah matang surat terjemahan Surat Edaran Menteri Perumahan dan Pemukiman RI nomor 109UM-001M091999 tanggal 27 September 1999 perlu dievaluasi oleh seksi pengaturan penguasaan tanah sebelum diproses pemindahan haknya. (Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat nomor 410-2534-2001, peraturan belum punya). Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka: 1) peraturan Surat Edaran Menteri Perumahan dan Pemukiman RI nomor 109UM-001M091999 hanya berlaku untuk pasal 26 ayat 1 dan 2 yaitu kavling tanah matang tidak dapat dialihkan lagi dari tanah bangunan tersebut dari Badan Usaha atau penyelenggara pembangunan Perumahan dan pemukiman adalah Badan Usaha .. 2) Peraturan Surat Edaran Menteri Perumahan dan Pemukiman RI nomor 109UM-001M091999 tidak berlaku untuk pasal 26 ayat 3, yaitu kavling tanah matang hasil konsilidasi, karena dalam Penjelasan Pasal 26 ayat 3 UU No.41992 kavling tanah Matang hasil konsilidasi tanah masyarakat adalah milik masyarakat sendiri, oleh karena itu para pemilik tanah memiliki kebebasan memperjualbelikan baik dengan rumah maupun tanpa rumah. 3) Bila orang perorangan melakukan pemisahan (terbagi) atas sebidang tanah dengan status hak atas tanah tersebut Hak Milik yang dimilikinya untuk menyediakan sarana perumahan dan pemukiman apakah termasuk dalam Penyelenggaraan lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh masyarakat pemilik tanah dengan upaya usaha tanah landukiman Jika hal tersebut masuk dalam kategori gaul di atas maka pasal 26 ayat 3 UU No.41992, maka keveling tanah matang ini dapat diperjual belikan baik dengan rumah maupun tanpa rumah dan peraturan pada UU Pelaksana UU No.41992 yaitu PP No.801999. Jika hal tersebut tidak termasuk dalam gugatan tanah tanah maka dapat diperjualbelikan dan UU No.41992 dan PP No.801999 tidak dapat merupakan dasar larangan jual beli kaveling tanah matang yang belum ada bangunan. 4) Untuk tanah tanah Hak Milik tidak dapat berlaku ketentuan pasal 26 ayat 1 dan 2 UU No.41992 oleh karena pasal tersebut untuk Badan Usaha dan Badan Usaha tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik.Forex menurut Hukum Islam Pengarang: sinjotaro Investasi FOREX trading adalah investasi yang sangat penuh dimana kita bisa memperoleh keuntungan yang lumayan dalam waktu yang relatif singkat. Dong dengan forex broker forex online yaitu Marketiva yang memberikan jasa forex signal di internet, semakin mudah setiap orang untuk mendulang keuntungan di bisnis ini bahkan tanpa harus melewati upaya belajar yang terlalu lama dan tanpa harus memahami teknikalmaupun fundamental yang memusingkan kepala. Penghasilan para trader-trader forex profesional sangat dan jauh para pelaku-pelaku bisnis lainnya seperti para pelaku bisnis MLM dan perdagangan konvensional. Tapi kemudian banyak yang mempertanyakan kehalalan dari hasil yang diperoleh bisnis forex trading ini sifatnya yang abstrak dan tidak kasat mata. Bagian umat Islam meragukan praktik perdagangan berjangka. Bagaimana menurut padangan para pakar Islam jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu, 8221 sabda Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah riwayat riwayat Abu Hurairah. Oleh sementara fuqaha (ahli fiqih islam), hadits tersebut ditafsirkan secara saklek. Pokoknya, setiap praktik jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad, haram. Penafsiran itu sama sekali, tak pelak lagi, buatlah fiqih Islam sulit untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya. Karena itu, jumlah ulama klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya, ada cara penafsiran yang terkesan sempit tersebut. Misalnya, Ibn al-Qayyim. Ulama bermazhab Hambali ini berpendapat, memang tidak benar jual-beli barang yang tidak ada dilarang. Baik dalam Al Qurban17an, sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan itu tidak ada. Dalam Sunnah Nabi, hanya ada larangan menjual barang yang belum ada, pemberian larangan barang yang sudah ada pada waktu akad. 8220Causa legis atau ilat larangan itu tidak ada atau tidak adanya barang, peluru garar, 8221 contohnya Dr. Syamsul Anwar. MA dari IAIN SUKA Yogyakarta menjelaskan keterangan Ibn al-Qayyim. Garar adalah tidak yakin tentang barang yang diperjual-belikan itu bisa hadir atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang lain, tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan. Jadi, ganti pada waktu akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan pada saatnya diperlukan agar bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah. Malah, kendati barangnya sudah ada tapi 8211 karena satu dan lain hal 8212 tidak bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah. Perdagangan berjangka, jelas, bukan garar. Sebab, dalam bentuk kontrak berjangkanya, jenis komoditi yang dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahannya. Semuanya berjalan di atas rel aturan resmi yang ketat, sebagai antisipasi korban praktek penyimpangan yang palsu 8212 satu hal yang sebetulnya bisa bisa terjadi pada praktik jua-beli konvensional. Dalam perspektif hukum Islam, Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dapat berkontribusi ke dalam kategori almasa8217il almu8217ashirah atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena itu, status hukumnya bisa dikategorikan kepada masalah ijtihadiyyah. Klasifikasi ijtihadiyyah masuk ke dalam wilayah fi ma la nasha fih, ada masalah hukum yang tidak punya referensi nash hukum yang pasti. Dalam kategori masalah hukum al-Sahrastani, ia termasuk dalam paradigma al-nushush qad intahat wa al-waqa8217I la tatanahi. Artinya, nash hukum dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah sudah selesai tidak lagi ada tambahan. Dengan demikian, kasus-kasus hukum yang baru muncul mesti diberikan kepastian hukumnya melalui ijtihad. Dalam kasus hukum PBK, ijtihad dapat diterima terhadap teori perubahan hukum yang oleh Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan, fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variabel perubahnya, yaitu: waktu, tempat, niat, tujuan dan manfaat. Teori perubahan hukum ini diturunkan dari paradigma ilmu hukum dari gurunya Ibn Taimiyyah, yang menyatakan a-haqiqah fi al-a8217yan la fi al-adzhan. Artinya, kebenaran hukum itu dijumpai dalam pandangan empirik bukan dalam alam pemikiran atau ide alam. Paradigma ini diturunkan dari prinsip hukum Islam tentang keadilan yang dalam Al Quran digunakan istilah al-mizan, a-qisth, al-wasth, dan al-adl. Dalam penerapannya, secara khusus masalah PBK dapat berkontribusi ke dalam bidang kajian fiqh al-siyasah maliyyah, yaitu politik hukum kebendaan. Dengan kata lain, PBK termasuk ajaran hukum Islam dalam pengertian bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masalah kepemilikan atas harta benda, melalui perdagangan berjangka komoditi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Realisasi yang paling mungkin dalam agenda melindungi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi dalam ruang dan waktu serta pertimbangan tujuan dan manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan suara UU No. 321977 tentang PBK. Karena hukum perubahan hukum seperti di atas, dapat menunjukkan elastisitas hukum Islam dalam kelembagaan dan praktek ekonomi, maka PBK dalam sistem hukum Islam dapat dianalogikan dengan bay8217 al-salam8217ajl bi8217ajil. Bay8217 al-salam dapat diartikan sebagai berikut. Al-salam atau al-salaf adalah bay8217 ajl bi8217ajil, sedang memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam transaksi demikian, penyerahan ra8217s al-mal dalam bentuk uang sebagai imbalannya adalah perbaharui komoditi yang dimaksud dalam transaksi itu. Ulama Syafi8217iyah dan Hanabilah dengan ini: 8220Akad atas komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang ditangguhkan dengan harga jual yang ditetapkan di dalam bursa akad8221. Keabsahan transaksi jual beli berjangka, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut: Rukun sebagai unsur-elemen utama yang harus ada dalam suatu peristiwa transaksi Unsur-unsur utama di dalam bay8217 al-salam adalah: Pihak-pihak pelaku transaksi (8216aqid) yang disebut Dengan istilah muslim atau muslim ilaih. Objek transaksi (ma8217qud alaih), yaitu barang barang komoditi berjangka dan harga tukar (ra8217s al-mal al-salam dan al-muslim fih). Kalimat transaksi (Sighat 8216aqad), yaitu ijab dan kabul. Yang perlu diperhatikan dari unsur-unsur tersebut, adalah ijab dan qabul dalam bahasa dan kalimat yang jelas menunjukkan transaksi berjangka. Karena itu, ulama Syafi8217iyah menggunakan istilah al-salam atau al-salaf dalam kalimat-kalimat transaksi itu, dengan alasan 8216aqd al-salam adalah bay8217 al-ma8217dum dengan sifat dan cara yang berbeda dari akad jual dan beli (beli). Persyaratannya adalah transaksi barang, apakah: isi ulang transaksi kejelasan mengenai: jenisnya (yakun fi jinsin ma8217lumin), sifatnya, ukuran (harga), harga penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh harga tukar (al-tsaman), adalah, pertama, kejelasan jenis alat tukar, yaitu dirham, dinar, rupiah atau dolar dsb atau barang barang yang bisa ditimbang, disukat, dsb. Kedua, kejelasan jenis alat tukar rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dst. Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, kolam, dst. Kejelasan tentang kualitas objek transaksi, apakah kualitas istimewa, baik sedang atau buruk. Syarat-syarat di atas ditentukan dengan maksud menghilangkan jahalah fi al-8217aqd atau alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi barang pada saat transaksi. Sebab hal ini akan terjadi pada perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak transaksi. Kejelasan jumlah harga tukar. Penjelasan singkat di atas nampaknya sudah bisa memberikan kejelasan kebolehan PBK. Kalaupun dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapatlah digunakan kaidah hukum atau pepatah yang berbunyi: ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh. Apa yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, maka tidak perlu terbengkalai seluruhnya. Dengan demikian, hukum dan pelaksanaan PBK sampai batas-batas tertentu boleh diterima atau disetidak-tidaknya sesuai dengan semangat dan jiwa norma hukum Islam, dengan menganalogikan kepada bay8217 al-salam. Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh Forex (Perdagangan Valas) yang membolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya barang barang kebutuhankomoditi antar negara yang sedang internasional. Perdagangan (ekspor-impor) ini tentu membutuhkan alat bayar yaitu UANG yang masing-masing negara memiliki ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan dari negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Uang tambahan antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang merupakan internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang satu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran yang sedang. Yang benar-benar nyata tukar-menukar mata uang yang berbeda. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul: 8212gt Ada perjanjian untuk menerima dan menerima Penjual. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual memiliki wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu: barang barangnya (bukan najis) dapat dimanfaatkan dapat diserahterimakan barang dan mahal Dijual (oleh) Pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Muhammad Isa, ada jual beli itu diperbolehkan dalam agama. 8220Jangan kamu membeli ikan dalam udara, karena sebenarnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan8221. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas8217ud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Jika tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khiyar, tentu saja boleh atau jual beli belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu yang tidak dapat dilihat, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya8221. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang barang yang sudah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi label yang menerangkan isi. Vide Sabiq, op. Cit. Hal. 135. Mengenai teks kaidah hukum Islam di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55.Bursa Berjangka wajib menghimpun dana dari Pialang Berjangka untuk Dana Kompensasi. Selain itu, Dana Kompensasi dapat pula dihimpun dari sumber sah lain yang disetujui oleh Bappebti. Dana Kompensasi menurut maksud pada ayat (1), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti. Jumlah minimum Dana Kompensasi yang wajib dihimpun dan besar kontribusi setiap Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka dengan ketentuan Bappebti. Dana Kompensasi yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali. Dana Kompensasi yang digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka. Penggunaan Dana Kompensasi hanya dapat diandalkan: nasabah yang dirugikan telah melakukan keringanan langsung kepada Pilang Berjangka yang bersangkutan. Tidak berhasil atau hasil tidak terjaga atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh Nasabah yang bersangkutan. Pembayaran ganti rugi oleh Bursa Berjangka kepada Nasabah tidak mengurangi kewajiban Pialang Berjangka yang bersangkutan untuk: ganti rugi kepada Bursa Berjangka dan bayar kepada Nasabah selisih antara ganti rugi tersebut dan jumlah yang selayaknya diterima tidak sah, lipat maksud pada ayat 2) huruf b. (4) Dana yang wajib oleh Pialang Berjangka terbagi pada ayat (3), dapat dituntut sebagai hutang Pialang Berjangka yang bersangkutan. Bila Bursa Berjangka Menjawab atau menghentikan kegiatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini danatau peraturan pelaksanaannya, dana Kompensasi menjadi kekayaan Bursa Berjangka yang digunakan untuk membayar kewajiban Bursa Berjangka setelah semua pembayaran ganti rugi Nasabah atas Dana Kompensasi tersebut. Ketentuan mengenai penghimpunan, penyimpanan, dan penggunaan Dana Kompensasi dalam pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya Bab VII ANDA PERNAH LOSS (RUGI) DALAM TRADING FOREX DAN INDEX SAHAM. ATAU ANDA BARU MAU BELAJAR FOREX DAN INDEX SAHAM. SILAHKAN HUBUNGI PELANGGAN DUKUNGAN KAMI, KARENA KAMI PUNYA SOLUSINYA DAN SIAP MEMBANTU ANDA. LAYANAN SMS DAN TELP DI NOMOR 087833835580 LAYANAN YM DAN EMAIL. Consultanforexyahoo
Online-trading-low-fee
Online-trading-software-south-africa